FTZ perpesktif Ekonomi Islam

Posted: Juli 8, 2008 in FTZ dan Eko-Syari'ah

Author: Drs. Syamsul Bahrum P.hd

Suatu upaya untuk membangun ekonomi syariah di FTZ Batam adalah dengan menawarkan FTZ yang menerapkan ekonomi syariah dengan istilah FSTZ (Free Syariah Trade Zone). Jadi dibalik prinsip-prinsip ekonomi pasar yang secara bebas diterapkan di FTZ, masih ada ruang yang cukup signifikan untuk beroperasinya prinsip-prinsip ekonomi syariah”. Kenapa bisa, karena Islam adalah suatu sistem kehidupan yang terpadu, bahkan kesatuan prinsip hidup yang paripurna tidak hanya di dunia tetapi juga diakhirat. Pemikiran totalitas dalam Islam menginginkan penerimaan hukum Islam secara utuh dan bukan partial (Al Baqarah 208). Sebagaimana Islam mewajibkan berhukum dalam hidup dengan berpedoman pada aqidah Islam (Al-Ma’idah 44-46). Keterpaduan ini bukan disalah artikan kepada sifat kekakuan dan statis, tetapi kelenturan yang dinamis dalam penerapan syariah dalam sistem perekonomian moderen. Berbisnis dalam konteks Islam juga menerapkan prinsip dasar bertransaksi meskipun masih ada sekelompok pemikir menempatkan totalitas berekonomi secara Islam masuk ke situasi dilematis. Islam dalam bisnis “yes” tapi diluar kaidah dan cara-sacara Islam “no”. Penerapan ekonomi syariah dalam kawasan FTZ yang bernafaskan liberalisasi ekonomi juga penuh dengan silang pendapat karena adanya multi-interpretasi, ambivalensi dalam keyakinan dan sulit dalam pelaksanaan, ambugitas dalam sikap dan belum jelas dalam perbuatan. Tapi situasi paradok bisa dieliminir bahwa dalam ekonomi syariah juga berbagai prinsip dapat secara efektif diterapkan di kawasan FTZ. Elemen dasar ekonomi dalam perspektif Islam (prinsip syariah) dan non-Islam katakanlah penganut pemikiran liberalisme dan pragmatisme ekonomi memang ada perbedaan

FTZ yang konsep dasarnya menganut pemikiran libaralisme ekonomi pasar yang pragmatis tampa berbasis dogmatisme agama dalam ritualitas ekonomi. Prinsi-prinsip dasar “free fight emphirical capitalism” ini dalam banyak hal kontradiktif dengan konsep muamalah syariah dengan “philosophical ground” yang jelas memprioritaskan keuntungan dan memikul beban bersama (shared profits and common risks) melalui semangat kemitraan (partnership) berazas keadilan tampa menentukan perjanjian berbasis waktu dengan prinsip hitungan keuntungan saja diawal transaksi ekonomi. Prinsip ekonomi dengan semangat Islam bisa berbeda dengan prinsip ekonomi FTZ. Penguatan ekonomi Islam ada pada sisi ritualitas-spiritual (ibadah) dikombinasikan dengan dimensi sosial-komunal (muamalah). Aturan hukum (the rule of Islamic laws) secara vertikal jelas untuk mempertegas lini hubungan dalam berintekaksi ekonomi ada sisi pertanggungjawaban Illahi. Sedangkan dalam tataran dimensi sosial terdapat nilai-nilai kebersamaan yang harus disepakati bersama semacam ”social contract” yang dijadikan dasar untuk berinteraksi (the rule of the game). Terdapat dimensi spiritual harta, karena harta dianggap sebagai barang titipan yang diamanahkan, bukan barang milik yang diusahakan semata. Sedang dimensi pola ekonomi FTZ, harta (personal belongings) pada kepemilikan tinggi dari hasil usaha berupa hak utuh yang tidak terbantahkan setelah tentunya membayar kewajiban atas hukum positif (misalnya pajak dan retribusi), bukan referensi agama (zakat).

Islamisasi Sistem Ekonomi?

Berbeda dengan azas manfaat dalam agama menganjurkan tidak berlebih-lebihan, dimensi FTZ tidak ada batasan untuk itu. Dimensi moralitas secara teknis tidak diatur dalam ekonomi FTZ, pembuktian penyimpangan dari perolehan harta ekonomi, proses produksi, strategi promosi dan pola pemasaran bahkan berbagai penipuan harus dibuktikan secara hukum formil dan material yang mendasarinya, bukan dimensi moral yang ada pada rujukan agama. Misalnya keuntungan harta dari proses transaksi ekonomi FTZ tidak mengaitkan sisi emosional dalam harta. Padahal sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Qur’an bahwa ujian keimanan berkorelasi pada cara dan bagaimana harta tersebut dimanfaatkan (Surah Al-Anfaal: 28), ia berkaitan dengan sikap dan prilaku atau tabiat buruk dan keangkuhan mereka yang berharta (Surat Al-’Alaq: 6-7). Apalagi dalam struktur ekonomi FTZ kewajiban sosial sudah dianggap termaktup dalam pemberian bantuan sosial (overhead of capital) dari pengusaha atau perusahaan. Ia bisa berbentuk kucuran dana segar, bantuan natura, bantuan teknis dan manajemen dan pemberian motivasi yang selalu terukur dan dihitung dan masuk dalam proses produksi dalam biaya investasi.

Jadi berbagai amanah agama dimensi sosial harta dalam bentuk zakat, infak dan sedekah yang diajarkan dalam Islam (Ali Imran: 133-134, An-Nuur: 33, Al Baqarah: 267, Al-Hadiid: 7), tidak dijadikan sandaran lagi. Apalagi di ekonomi FTZ tidak ada larangan riba sebagaimana yang ditentang dalam Islam (AL Baqarah: 273-281). Di ekonomi FTZ mencari keuntungan setinggi-tinggi tidak dilarang sepanjang tidak bertentengan dengan aturan hukum ketatanegaraan dan praktek dagang. Soal legal atau tidak baru dibuktikan jika ada tuntutan. Tidak ada rujukan agama sebagai referensi dagang kecuali mencari keuntungan dengan konsep memaksimalkan laba, meminimalkan biaya. Jika keuntungan yang diperoleh dengan ”berbagai cara” dalam ekonomi FTZ, kemudian keuntungan tersebut akan dikembalikan ke publik/rakyat dalam bentuk bantuan bukan didasarkan atas motif pahala. Lebih ke pertanggungan jawab sosial (cooperate social responsibility)-suatu bentuk syukuran (thank giving) dengan membantu pembangunan masyarakat (community development) dan belum tentu merujuk pada landasan agama (hukum berzakat).

Sistem perpajakan yang merupakan bentuk moderen dari instrumen untuk pemerataan pembangunan ”yang dipaksakan” kepada pengusaha Muslim di FTZ bisa menjadi faktor negatif bagi ransangan ekonomi FTZ. Karena insentif ekonomi melalui penundaan dan pengurangan pengenaan pajak di kawasan FTZ justru salah satu kata kunci mengundang investasi masuk (investment with invitation). Padahal instrumen pajak adalah bahagian penerimaan untuk pemerataan termasuk kebijakan agar harta dan kekayaan tidak menumpuk dan terpusat di suatu kawasan, orang dan sektor ekonomi. Apalagi agama juga melarang agar kekayaan ekonomi tidak menumpuk dan dikuasai oleh sekelompok orang saja (Al-Hasyr: 7). Oleh karenanya harus ada upaya untuk membangun strategi yang efisien dan instrumen yang effektif untuk penyebaran kesejahteraan termasuk kemampuan menghimpun secara kolektif dana jamaah atau potensi ummah. Kelembagaan yang resmi dan diakui Pemerintah seperti BAZ (Badan amil Zakat) yang dibentuk oleh Pemerintah disemua tingkatan dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang disyahkan oleh Pemerintah harus dikelola dengan manajemen moderen sehingga dana umat yang diamahkan dapat disalurkan tepat sasaran.

FTZ dan Theo-ecology Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Satu hal yang perlu dicermati dalam perkembangan FTZ dalam konteks ekologi. Padahal dalam ekonomi syariah yang berbasis agama sangat menekankan akan menjaga kelestarian dan kesinambungan pembangunan (sustainable development). Hal ini penting agar dalam implementasi FTZ tidak berimplikasi jauh terhadap degradasi ekologis. Agama telah mengingatkan dalam hal ini, khususnya di Surat Al Baqarah ayat 60 dan Asy-Syu’araa: 183, agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa demikian?, karena ia diutus untuk menjadi ”rahmatan lil alamin” (AL-Anbiyaa: 107).

Kita memahami bahwa FTZ membutuhkan akses pada sektor produktif yang bisa secara sumber daya alam (SDA) semakin konsumptif. Eksplorasi dan eksploitasi SDA secara tidak terbatas (over-exploitation) tidak terelakkan. Karena FTZ membuka pintu (open-gate policy) atas masuknya investasi asing yang juga akan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun bahan jadi (final products). Apabila permintaan pasar (high demand) terus meningkat, produksi terus berlanjut, maka akan diikuti peningkatan penyediaan bahan baku (high supply). Permintaan ekonomi tampa batas dan bisa berlebih-lebihan tentu tertolak dengan paham agama (Al-Maa’idah: 87-88) agar kita tidak melampau batas.

Bagaimana Memformat FTZ-Syariah?

Sesungguhnya prinsip dasar ajaran Islam bisa saja ditransformasikan ke kawasan FTZ dengan memperkuat konsep ekonomi syariah. Apalagi dalam UU.No.44 Tahun 2007 (Perppu No.1/2007) perubahan UU.No.36 Tahun 2000 (Perppu No.1 Tahun 2000) memasukan sektor utama FTZ termasuk usaha perdagangan, perbankan, asuransi, dan sektor ekonomi lainnya. Bisa saja dalam cakupan luas (SEZ-FTZ) di dalamnya ada suatu model FTZ bernafaskan Islam untuk itu perlu dibentuk FSTZ (Free-Syariah Trade Zone). Suatu prototipe dari ”pilot project” penerapan ekonomi syariah di lokasi ekonomi liberal. Bagaimana praktek perbankan syariah (Islamic Bank) berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dapat diterima oleh publik termasuk investor-customer non Muslim. Bagaimana lembaga keuangan Islam beroperasi untuk bersama-sama mengantisipasi hegomeni ekonomi kapitalis dan juga pesan-pesan moralis populis ekonomi sosialis.

Prinsip dasar ekonomi Islam jelas bahwa (1).Ekonomi dalam Islam mengikat dalam tingkatan wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Dalam mengelola potensi, aset dalam modal ekonomi dalam Islam terikat dengan ”Kelima Klasifikasi Hukum” tersebut, (2). Ada kekuatan penyeimbang (the economy of balances) dan pertanggungjawaban yang tinggi secara vertikal, proses transaksi ekonomi sebagai ibadah dengan interaksi sosial dalam muamalah. (3). Referensi empiris adalah pada kebaikan sikap, kebajikan bertindak, keteraturan dan menolak kekacauan (sosial) dan kehancuran (ekosistem).

Pengelolaan dana ummah dalam sistem non-bunga harus jelas bagaimana suatu sistem terbangun karena motif untuk mencari keuntungan dan menghilangkan atau mengurangi kerugian selalu mendasari nilai utama ekonomi. Apakah yang ditawarkan dalam FSTZ ini dapat menjawab karena kata kunci dalam ekonomi syariah adalah membuat suatu skema sistem kerjasama yang transparan dalam bagi hasil keuntungan dan sama-sama menanggung kerugian. Bagaimana dana zakat dikelola untuk instrumen kapitalisasi investasi (economic growth) atau instrumen pemeratan sosial (social distribution) harus juga jelas dalam FSTZ. Karena hal ini menyangkut upaya mengatur (regulation) dan mengurus (management) investasi modal Islam dan juga non-Islam misalnya dalam konteks perbankan dalam arti apakah dalam bentuk bank komersial (commercial bank), bank investasi (investment bank) atau bank perdagangan (merchant bank). Inisiatif perlu juga dalam mengembangkan rumah dagang syariah (Islamic Trading House) sebagai salah satu pilar sistem ekonomi Islam, suatu tradisi Islam berbisnis yakni ”bisnis dengan sistem bagi hasil”.

Sebenarnya penerapan FSTZ akan lebih aman jika dibandingkan FTZ-non-syariah. Komitmen pelaku usaha tentunya ”berbisnis dibawah sumpah”- yakni berbisnis dengan penuh amanah yang dalam dunia kapitalis dikenal dengan ”trust”. Bisnis dalam Islam berarti bertransaksi bisnis duniawi berdimensi ukhrawi, suatu proses ijab-qabul dengan saksi ”Illahi”. Kenapa demikian?, proses pengembangan FTZ pasti akan diikuti dengan rujukan moral-religus. Tidak ada transaksi ilegal, bisnis barang haram, kuitansi fiktif, manipulasi harga, penyeludupan barang,dll. Karena kalau dilanggar maka akan batal secara hukum dagang syariah. Misalnya bukti penjualan harus diperkuat bukti kepemilikan. Keaslian barang harus dibuktikan dengan ”certificate of origin”, nilai barang harus diikuti dengan penentuan harga. Bentuk ideal FTZ-Syariah tentunya disusun menurut perspektif Islam. Mengharamkan riba tetapi menganjurkan bagi hasil (al-musyarakah), menistakan berbisnis atau berserikat dengan jalan yang bathil (berkhianat) termasuk transaksi jual beli tampa landasan agama.

Penguatan sektor ekonomi riil harus juga menjadi fokus untuk mengembangkan FTZ-bernafaskan ekonomi syariah. Karena mengharamkan investasi simpanan ”pasif” untuk mencari ”profit”, agama tidak menganjurkan menyimpan untuk menumpuk harta dan tidak menyalurkannya ke jalan Allah (At-Taubah: 34-35). Jadi dasar pemikiran ini dapat ditangkap dalam implementasi FTZ bahwa ekonomi syariah sangat menganjurkan pengembangan sektor riil. Persoalannya, apakah FTZ-versi syariah dapat menata suatu tatanan ekonomi yang berbasis kerakyatan termasuk membangun ekonomi kaum dhu’afa.

Sistem ekonomi FTZ-syariah harus berani mensiasati adanya peluang suatu perusahaan syariah menjadi besar meskipun diharamkan menjadi gurita bahkan ”predator” yang mendominasi ekonomi dan penguasaan aset, serta sumber-sumber utama pembangunan yang dalam FTZ-liberal kesemuanya ini menjadi faktor pendorong investasi besar-besaran. Jika perusahaan berbasis prinsip syariah akan masuk dalam bisnis konglemerat berskala global sebagaimana perusahaan multi-national (MNCs/Multi-National Cooperations), namun prinsip dasar tetap berekonomi syariah. TNCs (Trans-National Cooperations) berbasis syariah dapat setara dengan perusahaan raksasa global lainnya dan tentunya akan semakin efektif jika beroperasi di FTZ-syariah pula. Apalagi membangun ekonomi dengan kejelasan aspek kepercayaan (trusteeship) berbasis ikatan dan komitmen agama, disamping tentunya modernisasi sistem pelayanan investasi yang berstandar internasional. Moderen dalam sistem tetapi tetap mempertahankan tradisi dalam prinsip ke-Islaman dan kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai sosial yang berdimensi tinggi.

sumber: sez.samsyulbahrum.web.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s